Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Desa. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana dengan baik. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, de…
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Desa Pesikaian Kecamatan…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam perspektif sistem peradilan pidana anak (studi kasus putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tlk). Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan p…
Penyelenggaraan pemerintahanya Negara Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa kabupaten/kota. Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran …
Penelitian ini di latar belakangi oleh penerapan undang-undang nomor 06 tahun 2014 terkait peran kepala desa dalam dalam pengelolaan dana desa di desa Pauh Angit Hulu Kabupaten Kuntan Singingi. Penelitian terfokus pada peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa di desa Pauh Angit Hulu berdasarkan undang-undang nomor 06 tahun 2014 di Kabupaten Kuantan Singingi, rumusan masalah yang diangk…
Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Oleh karena itu setiap setiap tindak tanduk warga negaranya harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Indonesia . Negara Indonesia memakai azas desentralisasi yaitu pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah . penelitian ini dilatar belakangi oleh penerapan peraturan daerah nomor 6 tahun 2012.tentang retribusi pelayanan parkir di …